Postingan

Menampilkan postingan dengan label kebijakan pemerintah

Menyebarluaskan Kebijakan Lewat Senkom Diperlukan Pemkot Solo, Senkom : Siapkan Anggota Dengan Diklat

Gambar
Peserta Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota di Pendhapi Gede Balaikota Solo, Sabtu (10/09/2022). Tema : Sosial | Penulis : Agung Huma | Foto: Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti "Kalau ditanya apapun oleh masyarakat, semampunya harus bisa menjawab. Seperti, BLT ya harus mengerti," __Jelas Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa, Sabtu (10/09/2022). SOLO- Menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kota sangat diperlukan ke masyarakat. Dengan hadirnya Senkom Mitra Polri sangat membantu. Hal ini dikatakan Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa, Sabtu (10/09/2022). "Kalau ditanya apapun oleh masyarakat, semampunya harus bisa menjawab. Seperti, BLT ya harus mengerti," jelasnya. Semampu apapun harus bisa menjawab. Harus banyak informasi dari kelurahan, kecamatan, kepolisian dan TNI maupun lainnya. Dengan begitu ditanya masyarakat bisa menjawab meskipun jawaban tidak memuaskan. "Ini harapan Pemerintah Surakarta. Segala pembangunan masyarakat pinggiran, masyarakat dari

Kebijakan Pembelian Minyak Goreng Dengan Peduli Lindungi Dinilai Susah Diterapkan

Gambar
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna saat bersama jajaran pengurus saat di Kota Solo beberapa waktu lalu. Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti "Kalau di perkotaan, mungkin ga ada masalah ya. Namun, kalau di dapil V ini khususnya. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya. Jadi, susah untuk diterapkan," __Terang Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna. SOLO- Pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi peduli lindungi dinilai susah diterapkan. Hal in dikatakan Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna. Dalam hal ini menjadi kebijakan pemerintah.  "Kalau di perkotaan, mungkin ga ada masalah ya. Namun, kalau di dapil V ini khususnya. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya. Jadi, susah untuk diterapkan," terangnya.  Namun lebih efisien, menurutnya justru dengan menggunakan Nomor Induk Penduduk (NIK). Penerapan pembelian minyak goreng dengan NIK leb