Cerita Di Kota Solo

Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022). Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti SOLO- Terbangunanya koalisi dari beberapa partai karena persyaratan 20 persen, Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan itu hak partai. Apalagi disebut sebut seperti PAN, PPP, Golkar, dia kembali mengatakan ini demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengenal koalisi, dan tidak mengharamkan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda.  "Tidak ada undang-undang yang dilarang, dalam pembentukan kualisi. Tapi juga tidak ada undang undang yang mengharuskan koalisi," terangnya. Tentunya semua bukan sekedar kepentingan pemilu jangka pendek tapi kualitas demokrasi. Termasuk kualitas koalisi partai politik. Dengan begitu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi dan partai politik.  "Karnanya partai politik betul betul dikerjakan dan dikelola untuk menghadirkan kemaslahatan terbesar Bagi raky...

Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022). Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti "Kami ajukan ini karena itu hak konstitusional diberikan oleh undang - undang kepada partai politik," __Jelas politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022). SOLO- Mengajukan judicial review akan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait presidential threshold 20 persen sehingga dianggap merugikan. Sedangkan ini dikatakan politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022). "Kami ajukan ini karena itu hak konstitusional diberikan oleh undang - undang kepada partai politik," jelasnya. Harapannya mahkamah ini mensidangkan sepenuh tanggung jawab, konstitusional dan semangat reformasi. Persyaratan dukungan minimal ini justru dikuatirkan terulang Tahun 2014 dan Tahun 2019. Pasalnya masyarakat dianggapnya waktu itu terbelah terkait pemilu dan tidak terpenuhnya aspirasi rakyat. ...