Cerita Di Kota Solo

Tema : Sosial | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti "Hitung-hitungannya bila menggunakan sistem outsourcing beban APBDnya menjadi lebih besar," __Jelas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Dwi Ariyatno. SOLO- Status outsourcing akan membuat beban APBD Kota Solo semakin besar. Hal ini disampaikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Dwi Ariyatno. Yang disampaikan ini  menanggapi surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Hitung-hitungannya bila menggunakan sistem outsourcing beban APBDnya menjadi lebih besar," jelasnya. Sistem outsourcing menurutnya tidak bisa lepas dari keterlibatan oleh pihak lain. Dalam hal ini pihak penyedia jasa tenaga kerja. Sehingga ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.  "Misal ada 10 satpam, otomatis ada 10 keuntungan dari pihak ketiga," terangnya.  Ia menegaskan b

Tema : Sosial | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti "Seribu orang itu tetap seleksi, tetapi kan kesempatan untuk dialihkan status kan bisa," __Jelas Kepala BKPSDM Dwi Ariyatno, Sabtu (04/06/2022). SOLO- Pegawai honorer untuk Pemerintah Kota Solo ada sekitar 3800 orang. Kemungkinan skenario bisa dilakukan terhadap 1000 dari mereka dengan dialihstatuskan menjadi PPPK. Hal ini disampaikan  Kepala BKPSDM Dwi Ariyatno, Sabtu (04/06/2022). "Seribu orang itu tetap seleksi, tetapi kan kesempatan untuk dialihkan status kan bisa," jelasnya. Upaya ini setelah adanya Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, 31 Mei 2022 kemarin. Disitu disebutkan hanya 1000 pegawai yang kemungkinan bisa dialihstatuskan menjadi PPPK. Dengan begitu langkah akan diambil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo. "Itu untuk tenaga-tenaga profesional," terangnya.  Namun demikian, tidak untuk para tenaga k