PKS Mengulang Penolakan Threshold 20 Persen Siapkan Judicial Review Ke MK

Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022).

Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti

"Kami ajukan ini karena itu hak konstitusional diberikan oleh undang - undang kepada partai politik," __Jelas politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022).

SOLO- Mengajukan judicial review akan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait presidential threshold 20 persen sehingga dianggap merugikan. Sedangkan ini dikatakan politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/05/2022).

"Kami ajukan ini karena itu hak konstitusional diberikan oleh undang - undang kepada partai politik," jelasnya.

Harapannya mahkamah ini mensidangkan sepenuh tanggung jawab, konstitusional dan semangat reformasi. Persyaratan dukungan minimal ini justru dikuatirkan terulang Tahun 2014 dan Tahun 2019. Pasalnya masyarakat dianggapnya waktu itu terbelah terkait pemilu dan tidak terpenuhnya aspirasi rakyat.

"Agar kita mempunyai calon presiden lebih banyak, lebih aspiratif," jelasnya saat ditemui usai acara pernikahan di Graha Saba Buana.

Ia menceritakan pada tahun itu PKS telah melakukan walkout menolak persyaratan 20 persen. Partai lain yang sejalan yakni PAN, Gerindra dan Demokrat tapi hasilnya tetap diputuskan persyaratan itu. Bila muncul komunikasi dengan partai tersebut seperti PAN, ia mengatakan commen sense atau masuk akal. Apalagi melakulan yang sama mengajukan judicial review itu dinilai baik.

"Itu adalah hak konstitusional partai politik," tandasnya.

Dalam hal ini partai politik oleh undang undang dasar diberi hak mencalonkan presiden. Seperti pada pasal 6a ayat 1 dan ayat 2. Disitu ditegaskan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik. 

"Kalau kemudian partai politik dirugikan mengajukan judicial reviem adalah hak konstitusional," tandasnya kembali. (*)