Skenario politik Disiapkan PKS dan Golkar Kota Solo Pasca Putusan MK, Sekar Tandjung Menilai Berpotensi Kekuatiran Masyarakat

Jajaran Pengurus Partai Golkar dan PKS Solo dalam silaturahmi di Kantor PKS Laweyan, Solo, Selasa (13/06/2023) malam.

Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti

"Kami telah membuat design, beberapa langkah komunikasi dan berdiskusi. Bilamana skenario ini memang jadinya tertutup," __Terang Ketua DPD II Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung, Selasa (13/06/2023) malam.

SOLO- Skenario telah disiapkan Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Solo atas gugatan sistem proposional terbuka Pemilu 2024. Hal ini menyusul keputusan gugatan akan disampaikan Mahkamah Konstitusi esok hari. Sedangkan ini dikatakan Ketua DPD II Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung, Selasa (13/06/2023) malam.

"Kami telah membuat design, beberapa langkah komunikasi dan berdiskusi. Bilamana skenario ini memang jadinya tertutup," terangnya. 

Lebih lanjut, pihaknya menunggu yang dikeluarkan nanti pada 15 Juni esok. Dalam hal ini disampaikan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sistem tersebut. Meskipun tidak merinci skenario yang dilakukan pihaknya tapi posisi partai menginginkan terbuka.

"Insyallah memperjuangkan tetap menjadi proporsional terbuka," tandasnya.

Menurutnya, sistem pemilu proposional terbuka bila diputuskan tertutup justru menimbulkan keresahan. Hal ini akan terjadi pada masyarakat. Bagaimana tidak, jadwal pemilu yang sudah dekat justru berubah.

"Harapannya, proporsional terbuka. Jadi memang sesuai aturan yang harus diisi," tandasnya.

Seperti hal yang sama yang disampaikan oleh Ketua DPD PKS Solo, Daryono yang menolak sistem tertutup. Pihaknya punya strategi untuk tetap bergerak meskipun nanti terbuka maupun tertutup. Pihaknya juga mengklaim hampir semua partai di Kota Solo kalau di cek kota solo hampir semuanya mengingkan terbuka. 

"Kalau kita itu sudah jelas semua minta, terbuka. Kecuali satu partai," ucapnya.

Sejak awal pihaknya menanamkan jika pencalegan itu adalah penugasan bukan permintaan. Selanjutnya tetap bergerak dalam menjalankan langkah politik partai. (*)