Sidak Jalan Tol Tiga Wilayah, Menkeu Gelontorkan Pembiayan Pembebasan Tanah Rp 5,902 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis," __Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
SOLO- Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo. Ia menyampaikan pembiayaan untuk pembebasan tanahnya mencapai 5,902 triliun rupiah. Hal ini dikatakan disela-sela pemaparan proyek dan dialog dengan warga di Kantor PT Adhi Karya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.
"Proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis," katanya.
Sidak ini mencakup pengerjaan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi 1 tahap 1.1 Solo-Klaten. Sedangkan panjangnya 22,3 kilometer. Seksi 1 tahap 1.2 Klaten-Purwomartani sepanjang 20,08 kilometer. Sejumlah titik lokasi proyek ini berada di tiga kabupaten yaitu Klaten dan Boyolali.
"Ini semuanya diharapkan tadi Desember tahun ini akan selesai," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninjau Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Senin (27/02/2023). Turut serta Menteri Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Berikut juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pada kesempatan itu turut juga Menteri Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan inspeksi adalah untuk melihat salah satu kemajuan proyek strategis nasional (PSN). Termasuk melihat langsung sejauh mana masyarakat terdampak proyek ini.
"Seperti halnya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik lahan yang digunakan untuk proyek, maupun dari sisi dampak PSN terhadap kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar," katanya.
Kemudian disebutkanya ada 106 Proyek Strategi Nasional (PSN). Sedangkan nilainya mencapai 106,95 triliun. Sisi pembebasan lahannya menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Pihaknya memberikan dukungan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN ke BUMN, PT Adhi Karya yaitu sebesar 1,401 triliun.
"PMN ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden harus difokuskan kepada penyelesaian penyelesaian PSN," ujarnya.
Dengan begitu, harus ada kontrak kinerja mengenai proyek dari lokasinya, anggaran hingga penjaminan terhadap berbagai risiko. Karena PSN ini melewati berbagai lokasi, tempat kediaman penduduk dan kegiatan ekonominya. Dan berbagai dimensi kerumitannya sehingga monitoring dilakukan pihaknya bersama Kementerian BUMN. (*)
Komentar
Posting Komentar