Partai Demokrat Menolak Sistem Proposional Tertutup, Andi : Wakil Rakyat Dipilih Hanya Tanda Gambar

Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Tema : Politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti

"Sistem proporsional tertutup itu kan wakil-wakil rakyat yang dipilih hanya tanda-tanda gambarnya," __Jelas Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, Minggu (01/01/2023).

KARANGANYAR- Penerapan sistem proposional tertutup ditolak Partai Demokrat. Hal ini dikatakan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng. Menurut ia, sama saja dengan mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakil-wakil rakyatnya sendiri. 

"Sistem proporsional tertutup itu kan wakil-wakil rakyat yang dipilih hanya tanda-tanda gambarnya," jelasnya, Minggu (01/01/2023).

Calon-calon wakil rakyat ini tidak dikenal oleh rakyatnya dan juga tidak mengenal rakyatnya. Ini diibaratkanya seperti membeli kucing dalam karung. "Mereka nantinya hanya akan jadi kader-kader jenggot, akarnya ke atas bukan ke bawah," katanya saat mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sistem ini tidak sejalan dengan yang diterapkan Partai Demokrat. Lebih lanjut dikatakan, partainya ini mendorong para kadernya untuk turun ke bawah bersama rakyat. Terlebih, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat telah memberikan arahan kepada semua kader partai harus turun bersama rakyat.

"Untuk menangkap, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya. Untuk itu kami tidak setuju jika sistem proporsional tertutup itu diterapkan dalam Pemilu 2024. Kami tegas menolaknya," tegasnya.

Bila sistem diberlakukan, menurutnya sebagai wujud kemunduran demokrasi dan bentuk nyata pembodohan rakyat atau publik. Karena sistem demokrasi secara terbuka saat ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

"Sistem ini tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, yang dekat dan disukai rakyat. Masyarakat akan dipaksa memilih para pemimpinnya secara tidak ideal," ucapnya.

Lantaran tidak akan ada keuntungan bagi kematangan berdemokrasi maka ia mengajak komponen masyarakat menolak. (*)