Wakil Ketua MPR RI Safari Politik, LDII Solo Mendukung Memberi Masukan

Meninjau pembangunan rumah santri di Pondok Pesantren Budi Utomo oleh Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Senin (28/03/2022). Dan ditemani ketua DPD LDII Kota Solo, Muhammad Zein.

Tema : politik | Penulis : Agung Huma | Foto : Agung Huma | Pengunggah : Elisa Siti

"Minyak goreng naik, ada beberapa faktor seperti, dari biaya produksi, ijin jual dan ketersediaan," __Jelasnya.

SOLO- Menyerap aspirasi dilakukan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan kunjung di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota. Beberapa permasalahan disampaikannya diantaranya dinamika harga minyak goreng.

"Minyak goreng naik, ada beberapa faktor seperti, dari biaya produksi, ijin jual dan ketersediaan," jelasnya.

Tidak sekedar itu, ia menyampaikan dalam pertemuan dihadapan pengurus LDII juga membahas tentang politik. Beberapa dibahas diantaranya partai besar seperti PDI Perjuangan, hingga Partai Golkar. Dimana, wakil rakyat partai tersebut cukup banyak di parlemen sehingga suaranya mempengaruhi kebijakan.

"Saya selalu keliling kemana saja, dari LDII, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, semua saya kunjungi, untuk menyerap aspirasi dan diskusi bernegara," jelasnya usai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDII Solo, Muhammad Zain, mengatakan Wakil Ketua MPR ini tidak asing lagi bagi lembaganya. Pihaknya memusatkan pertemuan ini di Pondok Budi Utomo Kota Solo, Senin (28/03/2022). Dalam pertemuannya, bukan agenda politik antara pihaknya dengan Wakil Ketua MPR. 

"Tidak, LDII cukup mendukung, dalam arti bukan mencoblos. Tapi mendukung, pak Zul selaku wakil ketua MPR RI dengan memberikan masukan," tandasnya.

Kemudian yang diinginkan pihaknya yakni memberikan masukan maupun menerima masukan perkembangan Kota Solo. Semua masukan dari pihaknya, Zulkifli akan membawanya di pusat. Beberapa diskusi dilakulan diantaranya tentang kebangsaan, minyak goreng, politik, pandemi hingga bea siswa pendidikan santri pondok ini.

"Kerjasama konkrit hal politik tidak ada. Namun beliau tadi menyampaikan, siap memberikan bea siswa pondok dari siswa sampai kuliah," jelasnya.

Hanya saja adanya bantuan rumah santri dari fraksi PAN DPR RI maka imbal balik maupun sinergitas dilakukan pihaknya. Kemudian haraoan ponpes juga disampaikan kepadanya supaya ponpes ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dari bea siswa ke luar negeri, kurikulum mengedepankan budi pekerti karena ponpes ponpes saat ini tercemar radikalisme.

"Kita berharap cap tersebut dihilangkan, kami pondok pesantren ikut terdampak. Padahal kami memberikan wawasan kebangsaan NKRI," jelasnya.

Menurutnya, tidak ingin cap ini disamaratakan. Apalagi beberapa waktu lalu BPNT mengeluarkan nama pondok yang terkait radikalism. Karena ini semua mempengaruhi sehingga diharapkan tidak dibesarkan dan pemerintah ikut menata ponpes.

"Sehingga keluar dari pondok pesantren memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Juga prestasi luar biasa," jelasnya. (*)